Sabtu, 16 Juli 2011

Lembaga Zakat dan Pemahaman Umat terhadap Zakat

Oleh: Zuraida

”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Qs. Al-Taubah (9): 103
Dari ayat di atas, telah jelas dan dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat dari harta umat muslim adalah wajib hukumnya dan diperintahkan dalam al-Qur’an untuk membersihkan harta umat muslim. Sehingga tak ada alasan lagi untuk menafikkan perintah tersebut dan setiap umat muslim memiliki kewajiban tersebut dan wajib melaksanakannya. Namun, sebenarnya, tidak hanya pemahaman normatif saja yang coba disampaikan ayat tersebut. Ada pemahaman filosofis yang juga harus dipahami mengenai pelegitimasian pengambilan zakat oleh muslim yang berkuasa dalam suatu pemerintahan maupun negara.
Dalam ayat tersebut, diperintahkan untuk mengambil harta umat muslim, tentunya oleh pihak yang memang memiliki kewenangan sehingga mampu melegitimasikan pemungutan zakat. Dalam hal ini, legitimasi tersebut dimiliki oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi kewenangan dalam hal tersebut. Berikutnya terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan lembaga lainnya yang berwenang memungut zakat ataupun langsung dari pemerintah sebagai pemberi kebijakan.
Tetapi, jika melihat kenyataan saat ini, pemahaman zakat secara normatif lebih populis jika dibandingkan dengan pemahaman zakat secara filosofis. Zakat lebih dikenal sebagai salah satu kewajiban individu setiap umat Islam yang tak dapat ditawar-tawar dan harus ditunaikan demi pembersihan harta mereka. Sedangkan zakat secara filosofis yang seharusnya lebih menonjol, karena sangat erat singgungannya dengan ranah sosial-ekonomi, kalah populis, sehingga untuk perihal pelegitimasian zakat menjadi kurang maksimal. Dalam istilah yang dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi, zakat menjadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya.
Zakat saat ini, hanya dipahami dan diterapkan sebagai ibadah individu yang hanya menuntut tanggung jawab serta kesadaran individu. Zakat dipersepsikan sebagai ibadah yang menyangkut hubungan antara individu dengan Tuhan saja, tanpa ada pengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
Padahal jika dipahami pula dengan makna filosofisnya, zakat seharusnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kaum muslim. Zakat seharusnya juga diposisikan sebagai ibadah sosial dan memiliki tanggung jawab moral terhadap muslim lainnya.
Mengapa demikian? Jika zakat dipahami secara filosofis maka pelegitimasian zakat akan diutamakan karena zakat memang harus ditunaikan secara kolektif agar memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  Karena hanya dengan kesadaran berzakat secara kolektif, zakat akan memberikan kesejahteraan bagi umat Islam, mengentaskan atau secara minimalis mampu mengurangi kemiskinan. Dan kesadaran kolektif ini hanya mampu dilakukan apabila kesadaran tersebut dapat dipaksakan atau dilegitimasikan atas kebijakan penguasa.
Dengan demikian, sebagai dampak jangka panjang dari penerapan legitimasi atas zakat, memungkinkan zakat menjadi salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian rakyat, terutama jika sistem perekonomian yang dianut telah berdasarkan Islam. Maka pada titik ini zakat akan menjadi ibadah yang merakyat, tidak hanya ibadah yang eksklusif antara individu muslim dengan Tuhan-nya yang hanya dapat dikerjakan pada waktu-waktu tertentu saja (bulan ramadhan), tetapi ibadah yang berhubungan dengan Tuhan, individu muslim dan kehidupan muslim lainnya yang ditunaikan sepanjang tahun.
Untuk mencapainya, diperlukan kerjasama berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang mampu memberi legitimasi terhadap zakat serta mengumpulkan zakat secara kolektif sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Dalam hal ini, lembaga-lembaga mikro berupa badan-badan pengumpulan zakat yang tidak hanya mampu mengumpulkannya tetapi juga mampu mengelolanya secara produktif, memiliki peran yang sangat urgen. Lembaga-lembaga ini juga memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi pemahaman zakat secara normatif maupun filosofis sehingga berikutnya mampu mengajak umat muslim menunaikannya. Dengan sosialisasi ini diharapkan pemahaman mengenai zakat tidak hanya sebagai pembersihan harta semata, tetapi juga sebagai upaya membantu muslim lainnya yang kekurangan dan termasuk dalam 8 golongan penerima zakat (fakir, miskin, ’amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibn sabil).
Selain itu, konsep zakat juga harus diperkenalkan sedini mungkin kepada umat muslim melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berwenang, sehingga dalam penerapannya kemudian dapat lebih mudah. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan formal memainkan peranan penting untuk mensosialisasikan zakat.
Akhirnya, kesadaran pribadi setiap individulah yang menjadi dasar yang sangat penting bagi aplikasi zakat yang merakyat. Dengan kesadaran dari dalam dan tanpa paksaan, umat Islam mampu mewujudkan legitimasi terhadap zakat tersebut dan juga sosialisasi terhadap sesama muslim.



0 komentar:

Poskan Komentar